9 Tahun, Ketua MPR Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Ketua MPR menerima perwakilan para kepala desa Kabupaten Purbalingga - Jateng

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa dari saat ini enam tahun menjadi sembilan tahun. Dukungan tersebut juga sejalan dengan pendapat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang menyatakan masa kerja kepala desa sebaiknya tidak hanya enam tahun, tetapi menjadi sembilan tahun. 

"Perpanjangan masa jabatan tersebut salah satunya agar pembangunan desa lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik desa akibat Pilkades. Karena berdasarkan kajian Kementerian Desa dan PDTT, dari 6 tahun masa jabatan Kepala Desa, 2 tahun pertama biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik, 2 tahun berikutnya persiapan Pilkades mendatang, sehingga kerja efektif Kepala Desa hanya 2 tahun," ujar Bamsoet usai menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Kamis (1/12/2022). 

Ketua LPRI Jatim Berkunjung ke Kelompok Tani Hutan Tambak Agung

Soroti Perusakan Hutan, akan Ditindaklanjuti Permasalahan

Pengurus LPRI Jawa Timur silaturahim ke KTH Tambak Agung di Banyuwangi

BANYUWANGI, KABARJATIM.CO.ID- Ketua DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Jawa timur beserta DPC LPRI Banyuwangi pada Jumat 25 November 2022 berkunjung ke Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Agung yang berada di Desa Pesanggaran Banyuwangi. 

Kedatangan rombongan LPRI disambut dengan baik dan penuh keakraban oleh keluarga besar KTH Tambak Agung. KTH tersebut adalah satu satunya kelompok tani hutan yang mempunyai SK dari Kementerian LHK dan kerja sama dengan pihak Perhutani. Bahkan SK dari Kementrian diserahkan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kepada Ketua KTH Tambak Agung yaitu Tri Tresno Sukowono. 

Pameran Fotografi Fisip Unair di Pamera Cafe - Surabaya

Ketua panitia pameran fotografi Fisip Unair, Suviana, di lokasi pameran

SURABAYA, KABARJATIM.CO.ID - Pameran fotografi digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Bertindak selaku ketua panitia pameran yaitu Suviana, mahasiswa akhir Fisip Unair jurusan Hubungan Internasional.

Mengenal Suviana, merupakan anak dari Ir Lusiano SH MSi. Lusiano sendiri adalah advokat dan anggota Majelis Adat Dayak Kalimantan. Lusiano yang juga teknisi migas spesialis lokasi landasan pengeboran minyak darat, juga hadir dan menyaksikan pameran foto yang digelar, Senin 21 November 2022.

Puskaptis Gelar Aksi Damai di Kantor Kejari dan Kantor Bupati Banyuwangi

BANYUWANGI, KABARJATIM.CO.ID - Ratusan massa dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategi (Puskaptis) kedua kalinya kembali menggelar aksi damai di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi dan di kantor Bupati Banyuwangi. 

Aksi itu menyuarakan terkait pemeriksaan kasus korupsi yang diduga dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Banyuwangi  berinisial NH, soal makanan dan minuman tahun anggaran 2021. NH ditetapkan tersangka dan belum ditahan oleh Kejari. Dalam aksi itu, Puskaptis memberikan dorongan kepada Kejari untuk mendesak agar segera untuk ditahan. 

"Kami mendesak Kejari untuk segera menahan NH," kata Direktur Puskaptis, Amrullah SH MH, Kamis (17/11/2022). 

Di tempat yang berbeda, ratusan massa itu juga beraksi di kantor Bupati Banyuwangi. Mereka mendesak Bupati Ipuk untuk menonaktifkan NH dari jabatannya. "Kami mendesak Bupati Banyuwangi untuk menonaktifkan NH dari jabatannya," tegas Amrulloh. 

Ketua MPR Apresiasi Presiden Jokowi Sukses Gelar KTT G-20 di Bali

Ketua MPR Bambang Soesatyo

SOLO, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sukses menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 (KTT G-20) di Bali, pada 15 - 16 November 2022. Presidensi Indonesia berhasil menghasilkan G-20 Bali Leaders Declaration. Sekaligus concrete deliverable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G-20 dan undangan. 

"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, proyek kerja sama yang dihasilkan dalam KTT G-20 ini akan membantu membumikan kerja G-20. Bermanfaat bukan hanya bagi negara anggota G-20, melainkan juga bagi dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang," ujar Bamsoet di sela kunjungan kerjanya di Solo untuk menghadiri World Peace Forum, Rabu (16/11/2022). 

Puskaptis : Banyuwangi Darurat Korupsi

Catatan : Direktur Puskaptis Banyuwangi Mohamad AmrullahSH MHum

DENGAN dilantiknya NH sebagai Staf Ahli Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani Anas, menandakan berakhirnya agenda pemberantasan korupsi di Banyuwangi. Bahwa jabatan staf ahli adalah jabatan esolan di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di mana jabatan eselon tersebut disandang oleh tersangka NH. 

Meskipun dalam dunia hukum ada asas praduga tak bersalah, di mana seseorang dianggap bersalah apabila ada putusan dari pengadilan, akan tetapi dalam norma masyarakat ada norma moral dan budaya malu yang dijunjung tinggi sampai sekarang. Tetapi hari ini Bupati kita beserta para Birokrat kita tidak mempunyai moralitas tinggi dan budaya malu terhadap rakyat yang dilayaninya. 

Bupati Ipuk telah melanggar norma kepantasan dalam bekerja dengan menunjuk NH Staf Ahli atau pejabat eselon, oleh karena itu kami mengimbau semua elemen masyarakat untuk bersatu padu meluruskan Banyuwangi yang bengkok ini kembali kepada jalan yang lurus. Agenda Reformasi harus berjalan dengan lurus, agar pemberantasan korupsi di Banyuwangi tidak berjalan di tempat, semua elemen harus bersatu padu untuk mengawalnya. (*)

Menjamurnya Koperasi di Banyuwangi Jadi Sotoran

Dalam Prakteknya Tidak Sesuai Azas Kekeluargaan

Diskusi soal koperasi di Banyuwangi

BANYUWANGI, KABARJATIM.CO.ID -  Menjamurnya koperasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan pemerhati usaha Koperasi di Banyuwangi, Roni. Kepada media ini Kamis  3 November 2022, dia menyoroti tentang praktek pelaksanaan serta aturan pengelola koperasi dalam menjalankan usahanya.  

"Praktek Koperasi di lapangan sering kali ditemui, tidak sesuai dengan azas koperasi adalah azas kekeluargaan yaitu dari anggota untuk anggota. Namun pada prakteknya adalah sebaliknya azas kekerasan yang digunakan untuk melaksanakan atau menagih para anggotanya," kata Roni. 

Di samping itu banyak ditemukan penyertaan modalnya adalah dari pengusaha bukan dari anggota. "Sehingga hanya untuk memperkaya pemodal. Rapat anggota tahunan (RAT) pun tidak pernah ada  dan jarang juga ditemukan sisa hasil usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi," urai dia.