Ketua DPRD Banyuwangi Tanyakan Nasib THL, J.P.K.P : Jangan Bersilat Lidah Wakil Rakyat!

Ketua JPKP Banyuwangi Dwi Wahyulianto

BANYUWANGI, KABARJATIM.CO.ID - Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menagih janji eksekutif terkait kejelasan “nasib” ratusan mantan tenaga harian lepas (THL) yang terkena kebijakan rasionalisasi sehingga kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Hal ini mendapat tanggapan keras ormas Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kabupaten Banyuwangi. 

Ketua DPD J.P.K.P Banyuwangi Dwi Wahyulianto menilai, Ketua DPRD  bersilat lidah. "Jangan bersilat lidah dong, semestinya bukan itu yang harus jadi pantauan dan pengawasan DPRD. Sebagai pemegang hak veto pengawasan anggaran, mestinya DPRD menyoal mekanisme penggaran bagi THL karena rumusan anggaran THL tidak masuk dalam postur APBD Banyuwangi tahun 2021," tegas Dwi sembari menikmati buka puasa, Rabu (5/5/2021) di kediamannya.  

Dwi menambahkan, surat Sekretariat Daerah Banyuwangi Nomor: 800/933/429.204/2021, tanggal 29 April 2021 perihal penilaian kinerja pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja (PTT-PK/THL) tahun 2021, tidak melegitimasi penganggaran untuk THL dimana jika ada legitimasi anggaran dalam surat tersebut maka itu bukan domain Sekda karena bukan wewenangnya di dalam membuat kebijakan penganggaran. 

Kebijakan itu hanya bisa dilakukan oleh Eksekutif dan jika sudah tercover dalam APBD/APBD-P tahun berjalan. "Surat ini pun tidak melegitimasi penganggaran untuk THL, kalau pun toh ada legitimasi dalam surat ini, maka itu bukan domain Sekda, karena Sekda tidak berwenang membuat kebijakan anggaran, kebijakan anggaran itu dapat dilakukan eksekutif jika sudah tercover dalam APBD atau APBD-P tahun berjalan," imbuhnya. 

Dwi juga menanyakan terkait sumber anggaran THL apakah sudah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. "Lantas dari mana sumber-sumber anggaran THL? Apakah sudah sesuai mekanisme hukum yang berlaku? Semestinya ini menjadi domain dari DPRD Banyuwangi dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan kebijakan anggaran, namun sepertinya DPRD Banyuwangi tidak menyoalkan sama sekali persoalan penganggaran bagi THL, padahal ini sangatlah riskan dan berdampak pada terbukanya peluang penyalahgunaan anggaran," tutup Dwi.  (*/ss)