Pers, kata Agus Pamuji, punya kekuatan legitimasi yang diatur dalam UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 yang memiliki kemerdekaan dalam menyampaikan dan menyebarkan berita informasi yang objektif dan faktual yang dibutuhkan masyarakat. "Harapan kami selaku organisasi IWOI Jombang mendorong rekan-rekan pers anggota IWOI tetap kritis menyikapi setiap dinamika dan kebijakan pembangunan di Jombang. Hindari konflik kepentingan pragmatisme, karena itu bisa merugikan marwah jurnalistik itu sendiri yang harus tetap independen, kridibel dan mandiri tanpa diintervensi pihak luar," tegas Agus Pamuji yang akrab disapa Wak Goes saat berbincang santai dengan sejumlah wartawan di Kedai Kopi Gembira, Wersah, baru-baru ini.
Mantan Wakil Ketua Tanfidziyah Ranting NU Kelurahan Damai Bahagia Kota Balikpapan ini menyebutkan, kemudian capaian target program 100 hari kerja Bupati Jombang H Warsubi bersama wakilnya H Salmanuddin pasca pelantikan 3 bulan lalu itu perlu dilihat parameter keberhasilannya seperti apa agar jangan merasa puas dulu dengan capaian target 100 hari kerja yang dilihat masyarakat. Sementara ini sejauh pengamatan organisasi IWOI Jombang, Bupati dan Wakil Bupati masih banyak menghadiri acara-acara seremonial di sejumlah tempat, karena belum masuk tahap substansi kebijakan yang tertuang dalam visi-misi dan program kerja konkret kepala daerah lima tahun ke depan.
"Nah, rekan-rekan wartawan perlu tahu secara konkret apa saja yang sudah dilakukan kepala daerah dalam program seratus harinya ini. Maka harus ada tolok ukur yang objektif dan faktual. Karena itu, tantangan dan tugas berat kepala daerah untuk membenahi sistem pelayanan birokrasi internal pemerintah Jombang kepada masyarakat yang perlu dikawal dan diawasi para insan pers ini. Kalau misalnya ada keberhasilannya ya diberitakan apa adanya, kalau ada yang melenceng ya harus ditulis apa adanya," singgung Agus Pamuji.
Termasuk juga permintaan pembangunan fasilitas rumah dinas anggota DPRD Jombang, menurut Agus Pamuji, apakah kebutuhan perumahan itu sudah sangat mendesak dan layak? Karena konsekuensinya pasti berdampak pada penggunaan dana APBD Jombang yang cukup besar, belum lagi sejumlah proyek strategis daerah yang didanai APBD Jombang, perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, penyediaan lapangan kerja, perekonomian, keagamaan dan keamanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo dan Digital Pemkab Jombang Endro Wahyudi saat menerima kunjungan kerja organisasi pengurus IWOI Jombang di kantornya, Endro mempersilakan para wartawan memberitakan apa adanya sesuai fakta di lapangan, selama itu objektif dan benar tidak masalah.
"Silakan kami selaku Dinas Kominfo tak punya hak melarang. Yang penting jangan cuma satu sisi kekurangan saja yang diberitakan, tapi sisi-sisi lain keberhasilan pembangunan ya harus disampaikan ke masyarakat. Kan banyak yang berhasil pembangunannya, kalau ada kekurangan ya silakan diberitakan," singgung Endro - alumni STPDN yang berpenampilan sederhana ini. (*/red)
foto : istimewa for kabarjatim
teks foto : Pengurus DPD IWOI Jombang foto bersama dengan Ketua PCNU Jombang Gus Fahmi dan Ketua PWNU Jatim Kyai Kikin di kediamannya komplek Ponpes Tebu Ireng usai silaturahmi membahas penguatan program kerja IWOI dengan pemangku kebijakan ponpes dan lembaga NU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar