Persiapan Lelang Proyek Pemkab Jombang Tepat Waktu
![]() |
Agus Purnomo |
“Anggaran kas ini dievaluasi setiap bulan. Kalau dulu tidak ada sistem seketat ini, baru tahun ini diterapkan. Dengan demikian, pemerintah memastikan belanja berjalan sesuai yang telah dijadwalkan,” ujar pria bersahaja yang akrab dengan para wartawan ini. Terkait pengadaan proyek melalui lelang, pihaknya menambahkan, tahapan persiapan sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya. Proses lelang sendiri umumnya memerlukan waktu 60 hingga 90 hari, tergantung kompleksitas proyek. Hal ini menjadi penting agar pembayaran proyek bisa dilakukan tepat waktu pada tahun anggaran berjalan. “Untuk memastikan proses lelang berjalan lancar, kami selalu berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), karena data-data lelang bersifat sensitif dan tidak boleh sembarangan diakses,” tandas mantan Kabag Hukum ini. Ditanya prosentase serapan APBD TA 2025, Agus menyebutkan hingga memasuki triwulan dua di bulan Juli sudah mencapai sekira 50 persen.
"Ya, sampai di Juli ini serapan anggaran sekira 50 persen," ucap Agus. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau realisasi belanja daerah demi memastikan anggaran publik digunakan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi, termasuk dengan pihak-pihak yang memerlukan data realisasi anggaran, melalui unit terkait seperti PBJ dan BKAD. Menurut seorang pejabat Pemkab, data mengenai persentase realisasi belanja publik dapat diminta secara resmi melalui kanal informasi yang valid.
“Kami pastikan data yang disampaikan akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru,” tutupnya Untuk diketahui, Pemkab Jombang resmi menetapkan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3,2 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 5,92 persen dari alokasi belanja sebelumnya. Bupati Jombang, H Warsubi, menyebutkan, tambahan anggaran ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam program-program pembangunan yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan rakyat.
“Setiap Rupiah yang keluar dari APBD adalah milik rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus kembali lagi ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan layanan yang nyata. Dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Jombang menargetkan angka Rp 2,9 triliun. Angka ini sedikit turun, yakni 0,62 persen lebih rendah dari perkiraan awal akibat adanya penyesuaian pendapatan asli daerah (PAD) serta transfer dari pemerintah pusat yang tidak sebesar proyeksi sebelumnya. Untuk menutup defisit belanja, Pemkab Jombang mengandalkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya. (gus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar